oleh

Nazir BCW – Muslimin GMPD Kolaborasi Soroti Praktek KKN  OKU

BATURAJA – Salamrakyat.com –  Ketua Baturaja Coruption Watch (BCW),    Nazir BCW dan Ketua Gerakan Masyarakat Pemuda Demokrasi (GMPD) Sumsel, Muslimin Baijuri, S.Ag berkolaborasi guna menumpas praktek Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

 

Muslimin

Hal ini diungkapkan oleh Kedua Penggiat Anti KKN ini kepada awak media, di Kantornya Kelurahan Sekarjaya Perum Sriwijaya, Rabu (27/10), sekitar pukul 09.30 wib.

 

Menurut Nazir BCW,  Banyaknya   pejabat di pusat dan daerah,  baik itu Menteri,   Gubenur,  Bupati, kepala dinas sampai kepala desa serta para wakil rakyat di pusat, DPR RI sampai DPRD Kabupaten/Kota yang terjerat kasus korupsi ternyata tidak menjadi sok terapi bagi pejabat aktif di semua tingkatan.

“Banyaknya pejabat pusat sampai ke daerah yang dikerangkeng karena kasus korupsi ternyata tidak menjadi sok terapi, malah pejabat di daerah seperti di Kabupaten OKU ini malah   makin menggila melakukan praktek KKN,” katanya.

 

Nazir BCW merasa sangat geram mendapat banyaknya laporan masyarakat dan hasil investigasi timnya dilapangan tentang banyaknya praktek KKN yang makin menjadi di OKU. Keberanian pejabat setingkat kepala dinas diduga makin menjadi melaukan tindakan KKN, kemungkinan mereka menganggap  Kabupaten OKU  yang belum memiliki pemimpin yang bisa mengambil kebijakan karena Bupati OKU terpilih dalam Pilkada OKU tahun 2020 lalu, Kuryana Azis meninggal pasca dilantik  dan Drs. Johan Anuar SH MM tersandung kasus korupsi. Sehingga pejabat setingkat  kepala dinas seakan menjadi Raja Raja Kecil.

BACA JUGA =  Siber POLRI Bentuk Tim Virtual Police

 

“Mestinya pejabat di OKU ini dapat berkaca dan insaf karena pejabat pusat yang paling hebat seperti Ketua DPR RI, Setya Novanto dan di Sumsel, ada Mantan Gubernur Alex Noerdin semua masuk penjara karena korupsi, jadi hendaknya jangan main-main dengan korupsi uang negara yang notabene uang rakyat,” jelasnya.

 

Nazir BCW melanjutkan, yang bikin kita tambah geram, karena Kabupaten OKU belum memiliki pimpinan yang dapat mengambil kebijakan strategis dan dapat  mutuskan penggunaan APBD setingkat PJ. Bupati, malah nampaknya pejabat ditingkat dinas semakin hebat menggunakan anggaran APBD dengan administrasi yang serampangan dan curang.

 

“Proyek PL yang dapat ditunjuk langsung yang nilainya dibawah Rp 200 juta di buat asal-asalan dengan administrasi serampangan dan curang. Sementara  proyek yang nilainya miliaran bahkan puluhan miliarpun, sudah banyak laporan masyarakat masuk ke kantor kita,” paparnya.

BACA JUGA =  DPRD Sumsel Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD Sumsel 2020

 

Untuk itu, kita memiliki kesepahaman bersama dalam menumpas praktek KKN di OKU dengan Muslimin GMPD yang saat ini sedang menggodok puluhan pengaduan masyarakat, yang hampir 99 persen dapat ditindaklanjuti ke aparat hukum.

 

“Artinya kita memiliki bukti-bukti yang cukup kuat dalam  proses peningkatan pengaduan kepada aparat hukum, bahkan akan kita ungkap adanya dugaan korupsi puluhan miliar yang akan kita tindaklanjuti ke KPK di Jakarta,” terangnya.

 

Sementara itu, Muslimin GMPD membenarkan pernyataan Nazir BCW atas maraknya dugaan praktek KKN di OKU yang semakin berani dan bahkan tidak jarang ada pejabat yang berani mengintimidasi penggiat anti korupsi dan wartawan.

 

“Untuk turut berperan dalam menyelamatkan uang negara uang rakyat ini,  perlunya ada sinerji antara penggiat anti KKN, baik itu LSM, Ormas dan  insan pers  agar pejabat yang berupaya memperkaya diri dan kelompoknya ini dapat di tekan. Ini malah di OKU praktek KKN makin subur dan tidak mau berkaca dari kasus korupsi TPU,” jelasnya.

BACA JUGA =  Febri Yanto Tokoh Pemuda Yang Berkarakter

 

Selain itu, Mantan Ketua PWI OKU ini melanjutkan GMPD melakukan investigasi baik proyek fisik seperti pembangunan jalan,  jembatan,   gedung dan proyek fisik lainnya  kualitas pembangunannya sangat rendah.

 

“Jangankan hitungan tahun, hitungan bulan saja pembangunan yang baru diresmikan sudah mengalami kerusakan dan ini mengindikasikan kualitas bangunan rendah karena dalam proses tender proyek sampai penyelesaian pekerjaan, anggaran proyek itu sudah banyak hilang di makan koruptor berjamaah, mulai dari setoran fee proyek ditingkat kepala daerah, adanya dugaan setoran kepada dinas terkait sampai kepada pimpro, pengawas dan lain-lain sebagainya. Jadi jangan heran kalau baru dibangun proyek langsung rusak,” paparnya.

 

Dalam hal ini Muslimin GMPD sepakat berkolaborasi dengan Nazir BCW  dalam mengupas, menggodok dan menindaklanjuti  banyaknya pengaduan masyarakat, terkiat banyaknya  dugaan praktek KKN terkait pembangunan proyek fisik di OKU.

 

“Tunggu saja mudah-mudahan dalam waktu dekat berkat pengaduan dan peran serta masyarakat yang disampaaikan baik melalui BCW maupun GMPD  akan naik kasus dugaan korupsi baru yang nilainya melebihi kasus korupsi lahan kuburan,” pungkasnya. (tim)

Print Friendly, PDF & Email

Komentar